Jelang UPK, Disdik Kabupaten Bogor Ingatkan Pentingnya PKBM Memahami Tata Kelola Penilaian Akhir

RADAR BOGOR - Dalam waktu dekat, seluruh penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bakal menggelar Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK).

Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengajak ratusan penyelenggara PKBM untuk memahami tata kelola penilaian akhir dalam pelaksanaaan UPK.

Hal itu tertuang dalam rapat persiapan UPK yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Selasa (15/4/2025). Ada 210 perwakilan PKBM yang terlibat didalamnya.

Kepala Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Opik Ropiudin menerangkan, tata kelola penilaian akhir UPK sudah ada mekanisme tertulisnya.

Aturan tertulis yang dimaksud Opik termaktub dalam Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini berlaku untuk peserta didik yang mengenyam di PKBM.

“Paket A, Paket B maupun Paket C, jadi pelaksanaan UPK bukan main-main. Semua sudah ada mekanismenya. Dan diatur oleh pemerintah,” terang Opik pada wartawan.

Opik menyebut sebelum UPK berlangsung, penyelenggara PKBM mesti pula menerbitkan surat yang ditujukan ke Dinas Pendidikan. Agar pihaknya bisa melakukn verivikasi dan validasi calom peserta UPK.

“Jadi nanti peran kami melakukan pendataan dan pemetaan moda penyelenggaraan UPK. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UPK serta kami pula yang mengumpulkan, dan mengevaluasi hasil UPK,” ucapnya.

Opik memeberikan garansi bahwa pihaknya tidak akan membeda-bedakan kualitas pendidikan antara sekolah reguler dan PKBM.

Sebab, dia berpandangan keduanya sama sama wadah untuk mencerdaskan anak bangsa.

“Apalagi masing-masing sudah ada aturannya. Jadi kami akan terus berupaya mendorong seluruh penyelenggara pendidikan agar memberikan kualitas terbaik dalam mencwrdaskan anak bangsa,” pungkasnya.(rp1)